Site icon PINTERpandai

Garis Waktu Kasus Tuduhan Korupsi Soeharto

korupsi Soeharto

Garis waktu kasus dugaan korupsi Soeharto - Pengunduran Soeharto

Garis waktu kasus tuduhan korupsi Soeharto

Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Berikut adalah garis waktu kasus dugaan korupsi Soeharto:

Dugaan Korupsi Soeharto – 1974

Dugaan Korupsi Soeharto – 1976

Dugaan Korupsi Soeharto – 1998

Dugaan Korupsi Soeharto – 1999

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi. Sumber foto: Wikimedia Commons

Dugaan Korupsi Soeharto –  2000

Dugaan Korupsi Soeharto – 2006

Dugaan Korupsi Soeharto – 2007

Dugaan Korupsi Soeharto – 2008

Dugaan Korupsi Soeharto – 2009

Dugaan Korupsi Soeharto – 2010

2013

Dugaan Korupsi Soeharto – 2015

Catatan dana Yayasan Supersemar yang diselewengkan

11 Anggota Yayasan Supersemar (Ketua: Soeharto, Wakil Ketua I : Dr. Soedjarwo, Wakil Ketua II : Drs. Moerdiono, Sekretaris : Arjodarmoko, Wakil Sekretaris : Prabowo Subianto, Bendahara : H. Ali Affandi, Wakil Bendahara : Pratikto Singgih, S.E., Anggota : Sudharmono S.H., Ali Said S.H., Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya).

Surat Keputusan Penghentian Penuntutan

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto.

Isi dari SKP3 adalah menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.

12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan

Bacaan Lainnya

Sumber bacaan: SlateIndependentThe GuardianThe New York TimesAljazeeraWikipediaRepublika

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing

Exit mobile version