10 Negara Dimana Bangsawan Yang Masih Memerintah

Bangsawan Masih Memerintah

Dari miliarder, sultan, monarki dan anak dari bintang film; sampai seorang poligami dan paus, yang masih memiliki banyak kekuatan. Dibawah ini adalah 10 negara dimana para bangsawan masih memerintah.

Bagi sebagian besar dunia, era raja dan ratu yang “kuat” sudah lama berlalu. Bangsawan hari ini mungkin lebih menikmati banyak kekayaan dan status selebriti, namun sebagian besar tidak memiliki pengaruh politik yang nyata.

Namun, di negara-negara berikut, ada raja yang masih memiliki kekuatan “nyata”. Sebagian besar penguasa ini harus berbagi pengambilan keputusan hukum dan politik dengan pemerintah yang terpilih atau ditunjuk sebagai bagian dari “monarki konstitusional.” Namun, beberapa masih berhasil mempertahankan kontrol penuh terhadap setiap aspek keputusan di negara mereka.

1. Brunei

Photo: Michael Goodine/Flickr

Brunei cukup kecil untuk menghindari dari sorotan orang-orang. Tempat itu berada di sebidang tanah di sepanjang pantai utara pulau Kalimantan, hampir sepenuhnya dikelilingi oleh Malaysia. Pemimpinnya dikenal sebagai Sultan Brunei.

Diperkirakan sekitar $USD 20 miliar berkat kekayaan minyaknya yang kecil, sultan, yang diberi nama Hassanal Bolkiah, adalah bagian dari keluarga penguasa, House of Bolkiah, yang telah berkuasa sejak awal abad ke-15.

Meskipun negara tersebut memiliki sebuah konstitusi dan badan legislatif yang populer, Bolkiah secara resmi adalah kepala negara dan perdana menteri, namun dia memiliki kekuatan politik untuk memindahkan negara ke arah mana pun yang dia pilih.

Dia telah dikritik, baik di dalam maupun di luar negeri, karena baru-baru ini pindah untuk memperkenalkan versi hukum Syariah yang sangat ketat ke dalam negara yang bermayoritas Muslim ini.

2. Swaziland

Photo: Wikimedia Commons

Swaziland, sebuah negara kecil yang terjepit di antara Afrika Selatan dan Mozambik, memiliki dinamika politik yang tidak berbeda dengan Brunei. Raja saat ini, Mswati III, naik takhta pada usia muda 18 setelah ayahnya meninggal.

Dia langsung menunjuk banyak anggota parlemen, meski beberapa anggota parlemen dipilih dengan suara terbanyak. Mswati dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan poligaminya yang subur. Pada hitungan terakhir, ia memiliki 15 istri. Meskipun dia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan tingkat demokrasi di negaranya, kelompok pengawas Swazis dan hak asasi manusia seperti Amnesty International telah mengkritiknya karena kurangnya ruang lingkup reformasi ini.

3. Saudi Arabia

Photo: Wikimedia Commons

Arab Saudi memiliki salah satu monarki absolut yang paling terkenal di dunia. Raja Abdullah (Abdullah bin Abdulaziz Al Saud) naik tahta pada tahun 2005 setelah kematian Raja Fahd, yang merupakan saudara tirinya. Dalam prakteknya, dia telah memerintah sebagai bupati sejak pertengahan 1990-an karena kesehatan Fahd yang buruk pada tahun-tahun terakhir hidupnya.

Sejak awal 1920-an, semua penguasa Saudi berasal dari Rumah Saud, meskipun keluarga tersebut menguasai sebagian besar Semenanjung Arab selama berabad-abad sebelumnya. Urutan tahta kerajaan Saudi sebagian didasarkan pada senioritas, namun sebuah komite pangeran Saudi dapat mengangkat pangeran sesama ke kepala garis jika dia dipandang sebagai pemimpin yang cakap. Ini jelas berbeda dengan monarki gaya Barat, yang cenderung memiliki seperangkat peraturan yang tidak dapat dipecahkan tentang urutan tahta kerajaan melalui senioritas.

4. Bhutan

Photo: Istvan Hernadi/Flickr

Raja Bhutan saat ini, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, memulai masa pemerintahannya pada tahun 2006. Dia adalah bagian dari keluarga Wangchuck, yang telah memerintah Bhutan sejak awal abad ke-20. Wangchuck telah mengawasi reformasi demokrasi yang dramatis, yang dimulai oleh ayahnya. Selama beberapa tahun terakhir, Bhutan telah berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dengan badan legislatif yang populer.

Wangchuck adalah raja yang populer, tidak sedikit karena penampilannya yang bagus dan kepribadian yang siap untuk media. Pernikahannya di tahun 2011 merupakan acara media yang paling banyak ditonton di Bhutan. Dia secara teratur melakukan perjalanan amal ke desa-desa terpencil untuk memberi tanah kepada petani miskin. Namun, bersamaan dengan kegiatan hubungan masyarakat ini, konstitusi baru Bhutan masih memberinya kekuatan nyata untuk memveto undang-undang yang disetujui oleh parlemen dan untuk secara pribadi menunjuk anggota peradilan negara tersebut.

5. Monaco

Photo: Jaguar PS/Shutterstock

Monaco adalah negara merdeka kedua terkecil di dunia dalam hal kewilayahan. Penguasanya, Pangeran Albert II, adalah kepala pemerintahan resmi dan dia memegang sejumlah besar kekuatan politik. Albert adalah anggota House of Grimaldi, sebuah keluarga yang telah memerintah Monaco, terus-menerus, selama berabad-abad.

Pangeran bertanggung jawab untuk memperkenalkan undang-undang baru, yang kemudian harus disetujui oleh Dewan Nasional yang terpilih secara populer. Albert juga memiliki kekuasaan atas cabang yudisial Monaco. Dia adalah anak dari bintang film Grace Kelly dan pangeran Monaco sebelumnya, Rainier III, yang kebijakan perpajakannya membuat negara ini menjadi tempat berlindung bagi orang-orang Eropa yang kaya raya.

6. Bahrain

Photo: Wikimedia Commons

Sebuah semenanjung kecil di Teluk Persia, Bahrain telah berada dalam berita internasional selama beberapa tahun terakhir karena demonstrasi pro-demokrasi yang keras. Negara ini diperintah oleh Sheikh Hamad ibn Isa Al Khalifa, yang menjadi “raja” pada tahun 2002 setelah mengubah gelarnya dari “emir.” Dalam prakteknya, dia telah memerintah sejak tahun 1999. Pamannya, Khalifa bin Salman Al Khalifa, adalah satu-satunya perdana menteri di Bahrain sejak 1970 (dia saat ini merupakan perdana menteri terlama di dunia).

Badan legislatif bikameral memiliki satu rumah yang anggotanya dipilih langsung oleh orang-orang dan satu rumah yang anggotanya semuanya ditunjuk oleh raja. Karena semua undang-undang harus melewati mayoritas di kedua rumah tersebut, Sheikh Hamad, memiliki kekuasaan, meskipun ditunjuk oleh seluruh proses legislatif. Dia juga bisa memveto undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Bahrain telah menyaksikan aksi protes politik sejak tahun 2011.

7. Liechtenstein

Photo: Wikimedia Commons

Kepangeranan Liechtenstein (nama alternatif: Listenstaina) beribu kota Vaduz adalah sebuah negara kepangeranan seluas kurang lebih 160 km² yang terkurung daratan. Terletak di tepi timur Sungai Rhein di antara negara Austria dan Swiss, segala urusan luar negeri negara berbahasa Jerman ini diurus oleh Swiss. Liechtenstein terkenal pula dengan jasa perbankan dan mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, terutama penjualan prangko.

Bersama Pangeran Albert dari Monaco, Pangeran Hans-Adam II dari Liechtenstein adalah salah satu raja terakhir yang tersisa di Eropa yang memiliki kekuatan politik yang sebenarnya.

Berkat sebuah undang-undang dasar yang baru, dia tetap memiliki hak untuk memveto undang-undang dan menunjuk hakim. Pangeran juga dituntut untuk memilih pejabat pemerintah, termasuk perdana menteri. Dia memiliki kemampuan untuk membubarkan parlemen juga. Dalam prakteknya, ini adalah putra Hans-Adam II, Pangeran Alois, yang menangani sebagian besar tugas sehari-hari dalam keputusan. Meskipun pemimpin yang tidak terpilih, baik ayah dan anak sangat populer di Liechtenstein. Referendum 2012 untuk membatasi kekuasaan pangeran untuk memveto undang-undang dipilih oleh mayoritas tiga perempat.

8. Vatican City

Photo: Wikimedia Commons

Meskipun sangat berbeda dari monarki lain dalam daftar ini, negara berdaulat terkecil di dunia, Vatican City, secara teknis merupakan monarki absolut. Namun, ini adalah “monarki elektif” yang unik, dengan sebuah perguruan tinggi kardinal yang memilih seorang paus, saat ini Paus Fransiskus, untuk menguasai Gereja Katolik Roma di dunia dan juga menjadi pemimpin politik Kota Vatikan.

Meskipun dia menunjuk kardinal (yang semuanya harus ditahbiskan menjadi imam Katolik) untuk mengawasi berbagai urusan sehari-hari, paus memiliki wewenang untuk memindahkan seseorang dari kantor mereka dan untuk mengubah undang-undang atau praktik Kota Vatikan kapan saja. Karena kekuatan yang luas ini, banyak orang menganggapnya sebagai satu-satunya kerajaan absolut yang masih berkuasa di Eropa. Namun, dalam praktiknya, paus berfokus pada kepemimpinan spiritual, menunjuk pejabat terpercaya lainnya untuk mengawasi urusan politik Vatikan.

9. Uni Emirat Arab

The Foreign Minister of Bahrain and Emir of Abu Dhabi (Photo: Bahrain Ministry of Foreign Affairs/Flickr)

Uni Emirat Arab adalah sebuah federasi dari 7 kerajaan yang berbeda (emirat), masing-masing memiliki penguasa sendiri. Dubai dan Abu Dhabi adalah yang paling terkenal dari emirat dan raja mereka yang absolut memegang kekuasaan paling banyak dari tujuh anggota. Namun, ketujuh emir itu duduk di Dewan Tertinggi Federal, yang, pada dasarnya, mengawasi semua operasi di negara tersebut.

Kelompok ini menunjuk berbagai menteri, penasihat dan 20 anggota dari 40 anggota Dewan Nasional. 20 perwakilan Dewan Nasional lainnya dipilih, namun oleh anggota sebuah kolase pemilihan, bukan dengan suara terbanyak. Dubai dan Abu Dhabi; dan pada tingkat yang lebih rendah, emirat lainnya, terkenal dengan laju modernisasi mereka yang cepat, dengan para emir menugaskan proyek konstruksi besar dan ambisius untuk menarik investasi dan pariwisata.

10. Oman

Photo: Wikimedia Commons

Namun negara lain di semenanjung Arab memiliki seorang raja (sebenarnya gelar resminya di sini adalah “sultan”), Oman telah diperintah oleh Qaboos bin Said al Said sejak tahun 1970. Dia berkuasa di sebuah kudeta istana, menggulingkan ayahnya, yang diasingkan ke Inggris dimana dia meninggal dua tahun kemudian. Baru-baru ini, Sultan Qaboos telah membawa reformasi politik, yang memungkinkan pemilihan parlemen untuk pertama kalinya.

Meski memiliki status sebagai monarki absolut, Oman telah menikmati tingkat kemakmuran yang wajar di bawah Sultan. Negara ini dianggap lebih terbuka dan liberal daripada negara-negara Semenanjung Arab teokratis lainnya, dan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian utama dari pengeluaran pemerintah. Kritikus telah menyamakan Qaboos dengan seorang diktator, bagaimanapun, mengatakan bahwa dia memiliki kontrol lebih mutlak atas negaranya daripada raja lainnya di dunia.