Fakta Freeport Tentang Rahasia yang Gelap dan Kotor

Mengungkapkan ikatan yang mengikat perusahaan pertambangan transnasional terhadap pendudukan Freeport di Indonesia.

Logam senilai miliaran Dolar Amerika diproduksi di tambang Grasberg yang besar, yang menyediakan pekerjaan di Papua Barat dengan beberapa prospek lain. Apa masalahnya? Tambang ini – dengan frustrasi orang Indonesia yang menyaksikan pertumbuhan ekonomi negara mulai menggerutu saat harga komoditas melorot – yang dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika.

Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. Diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara.

Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan “kembali” ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA). Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih “tetap” dalam lingkungan Republik Indonesia.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan peraturan yang dimaksudkan untuk melakukan kontrol yang lebih besar terhadap operator tambang tersebut. Freeport mengatakan persyaratan tersebut melanggar kontrak 1991 perusahaan, yang berlangsung hingga 2021 dan yang ingin diperbarui…

Kebenaran menuntut perhatian kita…

Freeport tambang Grasberg - Papua — Freeport tambang Grasberg – Papua. Sumber foto: Johnson Space Center – NASA / Wikimedia Commons

1. Tiga minggu setelah 3 minggu menjabat menjadi presiden dan langsung teken kontrak Freeport

Awal menjabat sebagai Presiden, tepatnya hanya tiga pekan sejak jadi presiden, tanpa ragu-ragu Soeharto meneken kontrak karya pertama dengan Freeport. Masa berlaku kontrak disepakati selama 30 tahun. Semestinya KK ini berakhir pada 1997.

Kontrak karya adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA).

Tetapi, setelah tambang Erstberg, Freeport menemukan Grasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport McMoran, kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara RI dan Freeport.

Di sini pemerintah terkecoh, semestinya ditunggu sampai 1997 tapi Freeport melobi agar diberi kontrak baru pada 1991. Kontrak pun kembali diteken.

Dalam kontrak ke-2 ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan divestasi, yakni Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011.

Tapi ada ketentuan yang agak menjebak dalam KK tersebut, di mana disebut jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia.

Tahun 1994, dilalah Presiden Soeharto menerbitkan PP 20 Tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini, ketentuan divestasi langsung gugur.

2. Ini adalah salah satu “pendudukan militer” terlama di dunia

Secara tidak langsung Indonesia menyita Papua Barat, bagian barat pulau New Guinea, pada tahun 1963, tak lama setelah koloni Belanda ditarik keluar. Partai-partai politik segera dilarang, nasionalisme Papua yang baru lahir dihancurkan, dan puluhan ribu pasukan, polisi dan pasukan khusus membanjiri. Pada tahun 1969 sebuah referendum palsu yang diawasi PBB diadakan, dan lebih dari seribu wakil terpilih disuap, dibujuk dan mengancam akan memilih mendukung pemerintahan Indonesia.

Sebuah negara kepolisian telah membelenggu wilayah yang luas sejak itu, memerangi pemberontakan suku tingkat rendah dan menekan aspirasi kemerdekaan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mengangkat bendera nasional Papua, Bintang Kejora, dapat membuat Anda 15 tahun penjara.

3. Ada kemungkinan bahwa pemerintahan Indonesia memberi hak genosida secara tidak langsung

Meskipun media internasional dan LSM telah hampir secara seragam dilarang dari wilayah itu selama beberapa dekade, sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk asli Papua telah tewas sejak 1960-an – setidaknya 10% dari populasi.

Dengan gema pemerintahan Indonesia di Timor Timur, yang menghilangkan sekitar sepertiga penduduk, laporan tahun 2004 dari Yale Law School menyimpulkan: “[Ada] indikasi kuat bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan genosida terhadap orang Papua Barat.” Beberapa lainnya sarjana telah mencapai kesimpulan yang sama.

Laporan pembunuhan barbar secara teratur muncul, dan satu studi baru-baru ini menggambarkan penyiksaan sebagai “mode pemerintahan” di dua provinsi Papua dan Papua Barat. Pelecehan tersebut cenderung terkait dengan proyek-proyek ekstraksi sumber daya dan “transmigrasi” – upaya (sebelumnya didukung oleh Bank Dunia) untuk mengangkut ratusan ribu petani Indonesia tanpa lahan dari daerah lain di Indonesia ke Papua Barat.

Selama kampanye militer pada awal 1980-an, tentara Indonesia berlari di bawah slogan, “Biarkan tikus lari ke hutan sehingga ayam bisa berkembang biak di kandang”. Dalam praktiknya, ini berarti memusnahkan desa-desa Papua dan membawa etnis Indonesia untuk bekerja pada proyek-proyek ekonomi seperti tambang emas dan tembaga raksasa Grasberg milik Freeport, yang telah dituduh “ecocide” dan membuang lebih dari 200.000 ton limbah di sistem sungai lokal setiap hari.

Masuknya orang Indonesia telah meninggalkan penduduk asli yang hampir menjadi minoritas, berjuang untuk mempertahankan tanah dan budaya mereka dan sering cara hidup nomaden. Seorang menteri Indonesia yang pernah bertanggung jawab atas program transmigrasi telah menyatakan: “Kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam jangka panjang akan hilang karena integrasi dan akan ada satu jenis manusia.”

4. Penduduk Papua Barat sangat menginginkan kemerdekaan

Bahkan duta besar pro-Indonesia di AS mengakui pada akhir 1960-an bahwa “mungkin 85 hingga 90 persen” orang Papua Barat “bersimpati dengan Papua Merdeka”.

Paul Kingsnorth, seorang wartawan investigasi yang melakukan perjalanan ke wilayah tersebut pada awal tahun 2000-an, menggambarkan kampanye kemerdekaan sebagai “gerakan sosial berbasis luas, yang hampir semua orang di Papua Barat, jika Anda mendapatkannya sendiri, akan menginginkannya”.

Tidak ada yang berbicara tentang ini lebih dari kampanye yang panjang, perlawanan bersenjata dan pembangkangan rakyat sipil terhadap negara Indonesia. Pada tahun 2011, dokumen-dokumen yang bocor dari tentara Indonesia merinci “jaringan gerilya lama yang relatif terorganisasi dengan baik dan beroperasi di seluruh negeri”.

Sebuah buku baru-baru ini menggambarkan sayap “non-kekerasan” dari gerakan ini sebagai “cerdas dan canggih”. Yang mencatat bahwa “Orang Papua pada tahun 2015 menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, tetap sama seperti yang mereka inginkan sejak tahun 1963”.

Sebagian besar orang Papua Barat menganggap diri mereka Melanesia, dengan lebih banyak kesamaan dengan populasi Pasifik berkulit lebih gelap daripada orang Indonesia yang sering memperlakukan mereka sebagai ras yang lebih rendah. Secara kultural, linguistik, etnis – orang Papua memiliki sedikit kesamaan dengan orang Indonesia.

5. Indonesia takut akan eksposur internasional

Bersamaan dengan melarang media internasional dari Papua Barat, Indonesia menjalankan operasi kontra-intelijen di luar negeri untuk menetralkan gerakan kemerdekaan internasional, mengawasi dan melecehkan para aktivis yang berbasis di Australia dan di tempat lain.

Bocoran dokumen militer yang meratapi keberhasilan para aktivis dalam “menyebarkan isu pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua” dan Indonesia telah bekerja keras untuk memastikan perwakilan Papua yang diasingkan dilarang dari organisasi-organisasi regional Pasifik.

Pengunjung asing di provinsi ditempatkan di bawah pengawasan rutin, dan perhatian Indonesia pada pembukaan kantor kampanye Papua Barat Gratis di Oxford bahkan mendorong duta besar Inggris di Jakarta untuk secara terbuka menjauhkan diri dari aspirasi kemerdekaan.

6. Uranium dan Freeport

Ada beberapa teori tentang perusahaan pertambangan AS yang telah diam-diam menambang bijih uranium di Indonesia selama beberapa dekade tetapi mereka menutupinya dengan mengatakan mereka menambang emas dan tembaga. Tambang itu adalah Tambang Grasberg.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah mengeksplorasi mineral radioaktif (mineral nuklir) di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu lalu. Hasilnya ditemukan sejumlah uranium potensial di beberapa tempat.

Sayangnya, PT Freeport Indonesia tidak memiliki akses untuk mengetahui data penambangan yang sebenarnya, dan berapa banyak uang yang diperoleh dari penjualan. Freeport McMoRan adalah orang yang tahu persis data penambangan yang sebenarnya. Berapa banyak kandungan tembaga dan berapa banyak perak dan berapa banyak uranium dan sebagainya.

Padahal kontrak yang sebenarnya adalah tembaga, bukan uranium atau lainnya. Uranium adalah apa yang dikhawatirkan oleh AS untuk membuat Nuklir. Apalagi Indonesia memiliki kualitas uranium terbaik. Selain fakta bahwa penambangan di Grasberg juga memiliki kandungan emas.

7. Inggris & negara Barat telah mendukung pendudukan Indonesia selama beberapa dekade

Aliansi bersejarah Inggris dengan negara Indonesia terutama berkenaan dengan kudeta berdarah Jenderal Suharto pada 1965-1996. Di tengah-tengah pembantaian paling sedikit 500.000 orang yang dicurigai sebagai anggota Partai Komunis Indonesia – yang oleh para pejabat Inggris dengan gembira digambarkan sebagai “teror kejam” – Kantor Luar Negeri berpendapat bahwa “para jenderal akan membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan”, merilis £ 1 juta dalam bentuk bantuan dan memberikan ekspor peralatan militer.

Sejak itu, dukungan Inggris untuk pemerintahan Indonesia di Papua Barat telah tak tergoyahkan. Secara pribadi mengakui sifat “liar” dari pemerintahan Indonesia, pejabat publik telah memilih untuk melegitimasi kekuasaan Indonesia di PBB dan menjanjikan dukungan untuk “integritas teritorial” Indonesia. Hingga akhir 1990-an, Inggris adalah salah satu pemasok senjata utama Indonesia.

Kopassus, pasukan khusus Indonesia, telah dilatih dan dipersenjatai oleh Inggris, AS dan Australia, meskipun ada catatan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Papua. Dana Inggris dan kereta Detasemen 88, unit konter-terorisme Indonesia yang dituduh melakukan pembantaian di dataran tinggi tengah Papua.

Sementara di oposisi, David Cameron menggambarkan situasi di Papua sebagai “mengerikan”; setelah berkuasa, ia menuju ke Jakarta dengan perwakilan dari BAE Systems di belakangnya. Sebaliknya, pemimpin Partai Buruh oposisi Jeremy Corbyn adalah pendukung lama perjuangan Papua – contoh lain dari “tantangan langsung dan terbuka terhadap sistem pemerintahan Inggris dari aliansi internasional”, seperti dijelaskan oleh Peter Oborne. Masih harus dilihat apakah dia akan mampu mencabut dukungan keras Inggris untuk negara Indonesia jika dia berkuasa.

8. Perpanjangan Kontrak diperpanjang hingga 2041?

Perundingan panjang atara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian tentang pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51% dan perpanjangan kontrak di Papua hingga tahun 2041.

Dirilis dari BBC Indonesia, “Kita sepakat perpanjangan pertama sepuluh tahun sampai 2031 dan kedua sampai 2041. Akan dicantumkan secara detail kalau memenuhi persyaratan maka (perpanjangan) akan disetujui,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Disebutkannya, Freeport juga setuju melepas sahamnya, atau melakukan divestasi, sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara.

9. Limbah tambang Freeport dan kejahatan ekologi

Dirilis dari The Guardian, Perkiraan dari Earthworks menunjukkan bahwa Freeport membuang sebanyak 200.000 ton limbah tambang, yang dikenal sebagai tailing, langsung ke sistem perairan delta Aikwa setiap hari. Praktik ini telah menghancurkan lingkungan, menurut Earthworks dan penduduk setempat, mengubah ribuan hektar hutan hijau dan hutan bakau menjadi tanah gersang dan menyulut air purbakala di dataran tinggi.

Tailing dari tambang Grasberg begitu kaya dengan bijih sehingga orang Papua berjalan selama seminggu untuk sampai ke sini. Menelan lamanya sungai dan gurun delta, ribuan pionir yang tidak berlisensi menopang bagian kecil untuk memperlambat aliran sungai dan menggali sedimen tebal di samping.

Meskipun beberapa pionir ini berlokasi di dalam operasi penambangan resmi Freeport, mereka tidak digusur atau dikendalikan dengan cara apa pun, kata mereka. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa mereka menjual temuan mereka kepada polisi dan militer yang bekerja sebagai keamanan di tambang. (Sumber anonim dari Freeport juga mengkonfirmasi hal ini).

10. Siapa yang menjual Freeport?

Tahun 1961, Soekarno berpendapat baru 20 tahun kemudian pemerintah bisa mengeluarkan izin perusahaan tambang asing beroperasi. Berarti sekitar tahun 1981. Saat itu Soekarno yakin Indonesia sudah memiliki ahli-ahli pertambangan sendiri sehingga tak hanya jadi jongos, tetapi bisa menjadi rekan. Para pengusaha asing pun tak bisa mengeruk kekayaan alam seenaknya.

Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang mendukung pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi saat dihubungi merdeka.com.

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghubungi direktur Freeport, Forbes Wilson.

Williams menanyakan apakah Freeport sudah siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa.

Kekuasaan Soekarno berakhir setelah peristiwa 30 September. Jenderal Soehartomemulai rezim baru. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.