Kepemilikan Tanah Hak Milik WNI Dalam Perkawinan Mix (WNI dan WNA)

5 min read

Tanah hak milik wni dalam perkawinan mix

Apa yang Diperlukan Ketika Orang Asing Membeli Properti Atas Nama Suami / Istri Lokal Mereka di Indonesia?

Apa yang terjadi jika Tanah hak milik WNI dalam perkawinan mix?
Peraturan agraria di Indonesia tidak mengijinkan warga negara asing (WNA) untuk memiliki Hak Milik (hak milik) tanah di Indonesia. Bahkan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki perkawinan campuran dengan warga negara asing tidak dapat memiliki hak kepemilikan Hak Milik (Hak Milik) di atas tanah, karena tanah dapat dicampur dan menjadi bagian dari properti pernikahan bersama.

Dalam perkawinan campuran, seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara asing, dan ini dalam hal kepemilikan tanah, khususnya bagi warga negara Indonesia, dapat mengakibatkan tanah milik warga negara Indonesia menjadi bercampur menjadi aset milik orang asing, (dikenal sebagai aset bersama). Oleh karena itu, seorang warga negara Indonesia tidak dapat memiliki tanah Hak Milik (hak milik) setelah menikahi seorang warga negara asing.

Dalam aset bersama, properti yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan tidak dikontrol oleh setiap suami dan istri, tetapi dalam kepemilikan bersama. Dengan demikian, hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia akan menjadi bagian dari aset properti bersama yang juga dimiliki oleh warga negara asing.

 

Hilangnya Hak Milik Hak Kepemilikan oleh Istri / Suami Indonesia

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dalam perkawinan campuran, apakah pernikahan dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia. Dalam hal kepemilikan tanah, terutama untuk warga negara Indonesia, perkawinan campuran dapat mengakibatkan warga negara Indonesia kehilangan Hak Milik (hak milik) tanahnya.

Sesuai dengan peraturan agraria, seorang warga negara Indonesia yang memiliki tanah dengan hak kepemilikan Hak Milik dan menikah dengan warga negara asing harus melepaskan tanah. Pelepasan dapat dilakukan dengan, misalnya, menjual atau memberikannya.

Pembebasan harus dilakukan dalam waktu satu tahun dari warga negara Indonesia yang memperoleh tanah, atau karena warga negara Indonesia telah menikah dengan orang asing. Jika waktu berlalu dan hak kepemilikan tanah tidak dirilis, maka hak atas tanah akan dihapus secara hukum dan tanah akan jatuh ke tangan negara.

Kebutuhan pelepasan hak atas tanah terjadi karena dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dan orang asing, ada campuran aset. Hak Milik (hak milik) properti yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dicampur dengan aset orang asing sebagai “milik bersama”.

 

Tanah hak milik wni dalam perkawinan mix
Tanah hak milik wni dalam perkawinan mix; Ilustrasi dan sumber foto: Pxhere

 

Perjanjian Pranikah & Pasca Pernikahan (postnup)

Ketika seorang asing menikahi penduduk lokal di Indonesia, mereka harus memastikan perjanjian pranikah sudah ada sebelum proses pernikahan resmi. Alasannya adalah bahwa di mata hukum, pasangan tanpa perjanjian tunduk pada hak yang sama dalam hal kepemilikan aset. Orang asing tidak diizinkan memiliki tanah di Indonesia, dan jika Anda tidak memiliki pembagian aset dalam bentuk perjanjian pranikah, maka pasangan lokal Anda tidak akan dapat membeli properti.

Hari ini – dengan peraturan baru disahkan – pasangan dalam situasi sulit seperti ini sekarang dapat memilih untuk perjanjian pasca pernikahan.

Untuk perkawinan campuran, perjanjian pasca pernikahan (atau perjanjian postnup) sering digunakan untuk pasangan yang menyadari bahwa mereka memang ingin memiliki rencana keuangan. Terkadang, ini adalah hasil dari angin finansial yang berubah untuk pasangan. Salah satu contoh yang baik adalah jika mereka mendapatkan semacam warisan dan tiba-tiba memiliki aset yang tidak mereka miliki sebelumnya. Skenario lain mungkin salah satu pasangan tiba-tiba mengubah karier dan menghasilkan lebih banyak uang sekarang.

Jika Anda dan pasangan Indonesia Anda tinggal di luar negeri atau berencana untuk menikah di luar negeri, dan Anda tidak dapat terbang kembali hanya untuk menandatangani perjanjian pranikah, maka ada beberapa poin berbeda untuk dipertimbangkan. Pertama, perjanjian pranikah Anda harus diatur berdasarkan hukum Indonesia. Kedua, Anda benar-benar dapat mengesahkan pasangan Anda dengan kuasa pengacara khusus untuk menandatangani atas nama Anda. Ini berarti bahwa pasangan Anda akan menandatangani dua kali, sekali untuk diri sendiri dan satu kali untuk Anda. Ketiga, jika Anda memutuskan untuk pergi rute memberi pasangan Anda kuasa khusus ini, Anda perlu memastikan bahwa itu akan dilegalkan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia setempat.

Pranikah dan postnup harus selalu diperbarui. Ketika pengacara Anda menyusun perjanjian, itu harus dirancang untuk memperhitungkan berlalunya waktu dan perubahan status. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kelahiran anak-anak dan perjanjian dapat menjadi cacat. Dianjurkan untuk secara berkala meninjau perjanjian pranikah atau postnup dengan pengacara Anda, setiap beberapa tahun.

Lembaga pemisahan harta bersama dalam perkawinan umumnya dikenal dengan perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement). Perjanjian perkawinan adalah perjanjian di antara calon suami-istri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah. Isi perjanjian itu terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak  mengatur hal-hal lain di luar itu, misalnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Dalam perjanjian perkawinan dapat ditentukan, suami dan istri dapat menguasai hartanya masing-masing dan memisahkannya dari  harta bersama. Dengan pemisahan dari harta bersama itu, maka WNA pasangannya tidak turut memiliki tanahnya. Yang paling penting, perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat di hadapan notaris dan dicatat di lembaga pencatat perkawinan.

 

Ringkasan Tentang Kepemilikan Tanah Hak Milik WNI Dalam Perkawinan Mix (WNI dan WNA)

Pada akhirnya, saran sederhana adalah: Ya, Anda benar-benar memerlukan perjanjian pranikah atau postnup jika Anda menikahi orang lokal dan berencana untuk membeli properti. Namun, kemuraman itu muncul dalam detail pembuatan dokumen. Tindakan terbaik adalah pengacara sebelum Anda berpikir tentang pemesanan katering pernikahan.

 

Penolakan

Karena kami bukan penasihat hukum, kami hanya dapat memberikan pedoman umum. Bagi mereka yang menginginkan nasihat hukum secara penuh, seseorang perlu mendapatkan nasihat hukum yang berkualitas.

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut, kami sarankan Anda menghubungi Pengacara / penasihat hukum atau berbicara dengan notaris, yang dapat membantu menjawab pertanyaan hukum apa pun yang mungkin Anda miliki.

 

Bacaan Lainnya

 

Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijual, disewakan, layanan apa saja yang ditawarkan atau lowongan pekerjaan? Pasang iklan & promosikan jualan Anda sekarang juga! 100% GRATIS di: www.TokoPinter.com
Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijual, disewakan, layanan apa saja yang ditawarkan atau lowongan pekerjaan? Pasang iklan & promosikan jualan atau jasa Anda sekarang juga! 100% GRATIS di: www.TokoPinter.com

 

Cara daftar pasang iklan gratis
3 Langkah super mudah: tulis iklan Anda, beri foto & terbitkan! semuanya di Toko Pinter

 

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons “ohh begitu ya…” akan sering terdengar jika Anda memasang applikasi kita!

Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

Sumber: KompasUniversitas Gadjah Mada

                       

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya

 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.