Batal Demi Hukum – Null and Void – Void ab Initio

Batal Demi Hukum

Adalah istilah hukum tidak efektif; tidak memiliki kekuatan hukum atau efek mengikat; tidak dapat, secara hukum, untuk mendukung tujuan yang dimaksudkan. Yang berarti bahwa dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Istilah lain yang dapat digunakan untuk batal demi hukum adalah “void ab initio“, yang berarti “dianggap tidak sah dari awal” (bahasa Inggris: null and void).

Sebagai catatan, istilah “batal demi hukum” tidak sama dengan konsep “dapat dibatalkan”, karena perjanjian yang “batal demi hukum” dianggap tidak pernah ada dari awal, sementara perjanjian yang “dapat dibatalkan” adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan.

 

Batal demi hukum di Indonesia

Dalam hukum Indonesia, suatu perjanjian akan dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”.

  • Untuk syarat “suatu hal tertentu”, contohnya adalah Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

  • Sementara Pasal 1333 KUH Perdata mengatur bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

  • Sementara itu, untuk “sebab yang halal”, kontrak yang dibuat harus sesuai dengan hukum berlaku dan tidak boleh melanggar kesusilaan atau ketertiban umum seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1337 KUH Perdata.

  • Ditambah lagi Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau telarang akan dianggap “tidak mempunyai kekuatan”.

 

Batal demi hukum

Batal Demi Hukum – Null and Void – Void ab Initio. Ilustrasi dan sumber foto: Cali Injury Lawyer / Flickr

 

Pihak yang berhak menyatakan putusan batal demi hukum

Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (van rechtsweenietig) atau null and void tidak murni dan tidak mutlak.
Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaannya tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.

Pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh

  • Terdakwa.

  • Penasihat hukum.

  • Jaksa.

 

Bacaan Lainnya

 

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons “ohh begitu ya…” akan sering terdengar jika Anda memasang applikasi kita!

Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

Sumber bacaan: Hukum OnlineWikipedia

                      

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya


By | 2018-07-06T17:05:07+07:00 Juli 6th, 2018|Geografi & Sejarah|0 Comments

Leave A Comment